Industri · PDB kategori O

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

BPS PDB (ADHK/ADHB, deflator, PMTB & pengeluaran konsumsi pemerintah), BPS APBN belanja pemerintah pusat per fungsi, JDIH Kemenkeu.

Periode: 2026 Q2Data per 7 Oktober 2026

Pilih industri

Klik salah satu industri untuk melihat profil kesehatan: skor, data & sumbernya.

Terpilih: Pemerintahan

FMCG Pertanian Pertambangan Manufaktur Listrik & Gas Air & Sampah Konstruksi Perdagangan Transportasi Akomodasi & Mamin Infokom Jasa Keuangan Real Estat Jasa Perusahaan Pemerintahan Pendidikan Kesehatan Jasa Lainnya

Kesehatan administrasi pemerintahan & jaminan sosial

Asli

Seluruh 7 dimensi dihitung dari data nyata: BPS (PDB, deflator, PMTB, PKP & APBN belanja fungsi) dan JDIH Kemenkeu.

Skor kesehatan

67.1

/ 100

Moderate Growth

Cakupan data100%

Skor dihitung dari data nyata: PDB kategori O & deflator (BPS), pengeluaran konsumsi pemerintah (BPS, triwulanan) & PDB nasional, pertumbuhan belanja pemerintah pusat & pangsa fungsi perlindungan sosial (APBN, BPS var 1082), permintaan investasi dari PMTB (BPS var 108), dan aktivitas regulasi APBN/pajak/keuangan negara (JDIH). Ambang & bobot bersifat internal prototype — lihat dokumentasi.

Pertumbuhan Produksibobot 20%Baik

PDB kategori O (ADHK & ADHB): PDB O riil (ADHK) yoy 6,89 · PDB O nominal (ADHB) yoy 10,62

66,6

Permintaan (Belanja Pemerintah)bobot 20%Baik

Pengeluaran konsumsi pemerintah (BPS) & PDB nasional: Pengeluaran konsumsi pemerintah yoy 15,97 · PDB nasional yoy 5,29

81,2

Kapasitas Fiskal (APBN)bobot 15%Baik

Pertumbuhan belanja pemerintah pusat (APBN by function): Belanja pusat yoy 7,94

79,4

Perlindungan Sosialbobot 10%Baik

Pangsa belanja fungsi perlindungan sosial (APBN): Pangsa perlindungan sosial (%) 10,25

78,1

Harga Output / Jasabobot 10%Lemah

Deflator harga PDB kategori O (BPS): Harga output (deflator O) yoy 3,49

34,9

Permintaan Investasi (PMTB)bobot 10%Baik

PDB pengeluaran — PMTB/investasi (BPS var 108): PMTB yoy 6,87

68,7

Risiko Regulasibobot 15%Netral

Aktivitas peraturan APBN, pajak & keuangan negara (JDIH): Indeks risiko (100 − aktivitas) 49,50

49,5

Belanja pemerintah pusat per fungsi (APBN)

Asli

Anggaran belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi 2025 — total Rp 2.663,4 triliun (+7,94% yoy).

Asli

Total belanja pusat

2.663,4Rp triliun

+7,94% yoy

Fungsi Perlindungan sosial

272,9Rp triliun

10,25% dari total belanja

Fungsi Pertahanan

245,2Rp triliun

9,21% dari total belanja

Sumber baru (Okt 2026): BPS var 1082 — tabel anggaran belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi (tahunan, miliar Rp). Pangsa fungsi perlindungan sosial menjadi indikator dimensi Perlindungan Sosial.

Pengeluaran konsumsi pemerintah (PKP)

Asli

Laju pertumbuhan PKP y-on-y triwulanan (BPS, PDB pengeluaran) — terbaru 2026 Q2: +15,97%.

Asli

Sumber baru (Okt 2026): BPS var 108 — komponen pengeluaran konsumsi pemerintah pada PDB pengeluaran, triwulanan. Belanja pemerintah adalah penggerak langsung aktivitas sektor O.

Permintaan investasi (PMTB)

Asli

PDB pengeluaran — laju pertumbuhan investasi (PMTB), y-on-y; terbaru 2026 Q2 = +6,87%.

Asli

Sumber: BPS PDB pengeluaran, var 108 — termasuk belanja modal pemerintah (infrastruktur publik). Perubahan terhadap kuartal yang sama tahun lalu: -0,12 pp.

Regulasi pemerintahan & perpajakan dipantau

Asli

Aktivitas 92 peraturan 12 bulan (indeks 50,5/100, baseline 91,0) — JDIH Kemenkeu.

Asli

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 30 September 2026 Sampai Dengan 6 Oktober 2026

2026-09-29 · Perpajakan

Lihat →

2026-09-15 · Perpajakan

Lihat →

2026-08-25 · Perpajakan

Lihat →

2026-08-18 · Perpajakan

Lihat →

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

2026-08-11 · Perpajakan

Lihat →

BPS PDB (var 104/105/129/108)BPS APBN belanja fungsi (var 1082)JDIH Kementerian Keuangan

Profil administrasi pemerintahan (O) tidak memiliki sub-kategori pada listing PDB BPS; mencakup administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Permintaan dipantau via pengeluaran konsumsi pemerintah (PKP, BPS triwulanan — data baru Okt 2026) dan struktur belanja pemerintah pusat per fungsi (APBN, var 1082, tahunan). Tidak ada basket komoditas untuk sektor ini; tarif pajak/PNBP sempat dipertimbangkan namun rasio pajak BPS berhenti di 2018 sehingga tidak dipakai.

Jelajah 65 kategori PDB

Asli

Klik salah satu sektor untuk melihat tren (riwayat 2011–kini), nilai nominal, dan harga implisitnya.

2026 Q2

15. Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan

Asli

Ringkasan kinerja sektor pada 2026 Q2. Semua nilai y-on-y kecuali disebutkan lain.

Pertumbuhan riil

12,22%

PDB ADHK y-on-y

Nilai nominal

Rp 8,51 T

YoY 19,69%

Harga implisit

6,65%

laju implisit y-on-y

Indeks harga

163,48

YoY 6,65%

Tren pertumbuhan (2011–2026)

BPS · var 104

Cara membaca: pertumbuhan riil menunjukkan volume; nilai nominal dan harga implisit menunjukkan nilai uang dan harga. Ketiganya berasal dari satu keluarga data BPS sehingga konsisten (volume × harga = nilai).